Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir telah terjadi banjir akibat luapan dari sungai Samba dan sungai Katingan pada tahun 2015 dan 2021. Beberapa penelitian menyebutkan salah satu faktor penyebab banjir adalah menurunnya penutupan hutan, oleh sebab itu, Beni Iskandar, S.Hut., M.Si dan rekan tim Dr. Fathul Zannah, M.Pd, bersama mahasiswa Program Studi Kehutanan UMPR Kholifatun Khasanah dan M. Eris Alfa Riski melakukan penelitian pengukuran perubahan penutupan hutan di Kabupaten Katingan pada periode 2015-2021. Penelitian ini danai oleh Hibah RisetMu Muhammadiyah Batch VI tahun 2022/2023.
Metode penelitian ini berbasis spasial dengan malakukan tumpang susun penutupan hutan tahun 2015 dan penutupan hutan 2021, kemudian dilakukan analisis matrik perubahan penutupan hutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tutupan hutan telah berubah menjadi lahan terbuka ±9.4%, pertanian ±36.5%, semak/belukar ±42.1%, tubuh air ±0.1%, perkebunan ±11.2%, permukiman ±0.1%, dan sawah ±0.6%. Selain itu juga kami mecoba mengukur pemusatan perubahan penutupan hutan berdasarkan adminitrasi Kecamatan di Kabupaten Katingan yang menunjukan bahwa Kecamatan Pulau Malan dengan nilai LQ ±2.5 yang artinya aktifitas perubahan tutupan hutan sangat tinggi di Kecamatan ini pada periode 2015-2021.
Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dasar tentang pengelolaan hutan di Kabupaten Katingan yang berkalanjutan, data di atas, tutupan hutan paling tinggi berubah menjadi semak/belukar ±42.1% yang artinya teradapat lahan yang tidak produktif. Dengan demikian pemerintah dapat mengoptimalkan ketelajuran ini dengan menyusun beberapa progam seperti rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, memepertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan pernanannya dalam sisitem penyangga kehidupan tetap terjaga. Masyarakat harus dilibatkan dalam program ini, karena masyarakatlah yang paling dekat dengan hutan dan merasakan manfaat hutan baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu juga dalam rangkan menjaga tutupan hutan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelolaan hutan terdapat program pemerintah pusat (KLHK) yang disebut Perhutanan Sosial (PS) yang terdiri lima skema yakni, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan (KK) yang salah satunya dapat diterapkan dan dijalakan di Kabupaten Katigan.
Bagi akademisi penelitian tentang pemantuan perubahan tutupan hutan ini harus tetap dilanjutkan untuk selalu mengukur trend perubahan penutupan hutan khususnya di Kabupaten Katingan ataupun Kalimantan Tengah, dengan mempelajari trend perubahan penutupan hutan menjadi informasi dasar untuk menyusun starategi pengendalian perubahan penutupan hutan. Penelitian ini juga bermanfaatan bagi mahasiswa sebagai tempat belajar/langusng praktik di lapangan, hal ini selaras dengan kebijakan Rektor UMPR agar mahasiswa dapat berperan aktif di tengah masyarakat atau disebut mahasiswa relawasa UMPR. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang optimal dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Katingan seperti yang telah dijelaskan di atas. Sesungguhnya pengelolaan hutan adalah tanggang jawab bersama pemerintah, akademisi, masyarakat maupun swasata.
Gambar di bawah ini beberapa dokumentasi kegiatan di lapangan Hutan menjadi semak belukar (A, B, C, dan D)
